Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Bagja melihat faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soaI menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.
Lalu, sambungnya, ada kecerobohan atau kesengajaan individu atau politikus tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikoIogi massa serta terakhir faktor media (mainstream dan media sosial).
“Prediksi kami yang paling besar ke depan, politik identitas akan dipakai sebagai serangan terhadap parpol atau kepentingan politik tertentu,” terang Bagja dalam FGD Seminar Nasional Lemhannas RI tentang Tantangan Pemilu 2024 : Mereduksi Politik Identitas di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (30/6/202).
Untuk menekan masifnya politik identitas, Bawaslu tengah siapkan beberapa strategi. Diantaranya, pendekatan kelompok masyarakat, menyiapkan buku ceramah enam agama yang berhubungan pemilu dan menolak politisasi SARA, intellegence media management, dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
“Politik identitas dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh elit seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, elit ormas dengan bentuk penyebaran isu, hoax dan politik identitas. Ini konsen kita bersama,” tegasnya.
Menurutnya pidato politik dapat digunakan partai politik dengan cara menebar isu SARA. Berdasarkan pengalaman pemilu yang sebelumnya, ditemukan kasus penyebaran ujaran kebencian di rumah ibadah, sehingga terjadi polarisasi pada tokoh agama.
“Kami berharap masyarakat bisa merayakan perbedaan dan menjadikannya suatu potensi dalam pembangunan demokrasi. Media sosial harus kita anggap pemersatu dalam hal yang positif,” tutupnya.
