Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan audiensi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam rangka menguatkan sinergi kelembagaan. Dalam kesempatan itu, Bawaslu menyampaikan kesiapan penanganan disinformasi pada hajatan Pemilu Serentak dan Pemilihan Tahun 2024, Selasa (28/6/2022).
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang didampingi Anggota Bawaslu Puadi diterima langsung oleh Menkominfo Johnny G Plate. Dia mengatakan, sejumlah hal penting seperti refleksi kerja sama, perlunya perubahan Memorandum of Understanding (MoU) Bawaslu-Kominfo, serta tantangan penanganan hoaks dan disinformasi di media sosial.
“Kami (Bawaslu) pada prinsipnya lebih mengutamakan pencegahan dengan menginventarisasi isu-isu disinformasi dan kontra-narasi isu disinformasi,” kata Bagja di Kantor Kemkominfo, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Dia mengungkapkan tantangan yang bakal dihadapi Bawaslu, di antaranya maraknya hoaks dan ujaran kebencian. Persoalan lain adalah take down konten yang hanya meredam konten negatif, tidak menghapus hingga akar persoalan.
“Ada juga tantangan ketidakpahaman masyarakat soal kebebasan berbicara kontra ujaran kebencian dan disinformasi,” imbuh lelaki kelahiran Medan itu.
Maka dari itu, kata Bagja, diperlukan penguatan literasi digital khusunya terkait kepemiluan dengan berbagai pemangku kepentingan. Bawaslu juga membutuhkan dukungan Kemkominfo untuk penguatan sinergi dengan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Tiktok. “Ini penting untuk mencegah terjadinya disinformasi, hoaks, hate speech, rasisme,” kata dia.
Selain itu, lanjut Bagja, diperlukan pula pembaruan MoU antara Bawaslu, Kemkominfo, dan lembaga terkait lain. Sebab, kata dia, tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan beriringan, yang artinya lalu lintas informasi di jagat maya akan lebih padat.
