Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Jelang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Bawaslu berkomitmen untuk membangun reformasi birokrasi dan zona integritas yang baik. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut ada dua hal yang perlu dibenahi yaitu pola pikir dan pola kerja.
Dia menjelaskan pembenahan di awal adalah pola pikir yang harus ditanamkan. Menurutnya Bawaslu harus memiliki semangat memberikan layanan sebaik-baiknya kepada publik secara efektif dan efisien.
“Reformasi birokrasi itu cita-citanya memastikan apa yang kita kerjakan manfaatnya dirasakan langsung bisa diterima oleh publik,” terangnya dalam Rakor lmplementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona lntegritas Bawaslu Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Lalu pola kerja, Lolly melihat ketika pola pikir sudah di jalur yang benar maka pola kerja yang benar pun akan mengikuti. Dia menambahkan jika keduanya sudah berjalan dengan baik maka zona integritas akan mencerminkan kualitas kerja secara pribadi ataupun kelembagaan.
“Dua hal ini sifatnya pararel dan tidak boleh saling meninggalkan jadi harus selesai. ini menyatu dan berintegrasi. Sebab mengubah cara pandang pola pikir itu jauh lebih sulit daripada mengubah pola kerja maka itu menjadi landasan,” ungkapnya.
Terkait itu, Anggota Bawaslu Totok Hariyono menambahkan dalam membangun zona integritas yang baik bagi Bawaslu, lembaga ini membutuhkan jajaran birokrasi yang sehat dan transparan. Dengan yakin, Totok melihat Bawaslu dapat berkembang lebih baik dalam hal melakukan tugasnya sebagai pengawas.
“Ini bicara soal menegakkan reformasi birokrasi dan zona integritas dalam bentuk transparansi. Sebab lembaga ini juga berdiri karena reformasi rintangannya korupsi nepotisme,” jelas Totok.
Dalam hal anggaran, dia menyebutkan Bawaslu perlu menjadi acuan atas lembaga yang dapat dipercaya publik karena adanya tranparansi. Sebab, tambahnya, setiap anggaran yang keluar perlu pertanggungjawaban karena Pemilu adalah hajat hidup semua orang.
“Semoga masing-masing kita menegakkan tagline keadilan pemilu, kita perlu bekerja sungguh-sungguh,” tegasnya.
Di sisi lain Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melihat reformasi birokrasi bisa diinovasikan ke depannya, dengan cara memasukan inovasi dalam sistem yang telah ada. Pasalnya, dia menyatakan dalam kerja pengawasan ada saja pelanggaran yang harus diantisipasi tidak hanya sekedar berpaku pada sistem.
“Ke depan kita berupaya sistem yang sudah ada selama ini, bisa disinergikan dengan inovasi dengan pimpinan yang baru ini. Mari bekerja sepenuh waktu pikirkan yang bisa kita berikan untuk lembaga,” tegas Herwyn.
Sumber: Humas Bawaslu RI
